Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id
Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id
Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id

AGolf – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai perlu pergerakan lebih kencang dari otoritas pajak untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

“Memang kita harus menggerakkan pajak lebih kencang,” kata Darmin di kantornya, Selasa (8/11)

Menurut Darmin, adanya program tax amnesty atau pengampunan pajak berimbas pada melambatnya sisi penerimaan.

“Memang adanya, dengan tax amnesty ini kan penerimaannya melambat. Jadi kami akan coba gerakkan aparat pajak supaya penerimaan lebih baik,” kata Darmin.

Ads
LEADERBOARD desktop
LEADERBOARD phone

Sebelumnya Ditjen Pajak memaparkan, meski baru mencapai 64,2 persen, namun realisasi penerimaan Oktober tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sepanjang Januari hingga Oktober 2015, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 59,3 persen.

Penerimaan pajak hingga Oktober tahun ini tercatat mengalami peningkatan sebesar 13,3 persen dibandingkan 10 bulan pertama tahun lalu. Namun, peningkatan ini tidak disebabkan oleh tingginya jumlah setoran pajak biasanya. Tingginya penerimaan pajak tahun ini juga disumbang oleh penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).

Rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan tahun ini disebabkan oleh faktor yang sama. Tren impor yang masih menurun dan rendahnya harga komoditas membuat penerimaan PPN menjadi rendah.

Ditjen Pajak mengaku kemungkinan hanya akan mampu mengejar Rp 1.136 triliun atau target setelah dikurangi perkiraan terjadinya shortfall sebesar Rp 219 triliun.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak hingga bulan Oktober 2016 sebesar Rp 870,9 triliun atau baru mencapai 64,2 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini sebesar Rp 1.355,2 triliun.