Sabtu, Januari 29, 2022

Intip Rekening Nasabah di Atas Rp3,3 Miliar, Pemerintah Siapkan PMK

Konferensi Pers keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan/ Twitter: @KemenkeuRI

AGolf– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan tersebut, maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengintip rekening nasabah perbankan. Namun, hanya rekening nasabah dengan saldo di atas USD 250.000 atau sekitar Rp3,3 miliar (kurs 13.200 per USD) yang berpotensi diintip petugas pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, aturan tersebut seiring dengan komitmen Indonesia bersama 50 negara lain yang akan menerapkan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada September 2018. Sedangkan 50 negara lain akan menerapkannya pada September 2017.

Kerja sama pertukaran data internasional itu ditingkatkan dan diformalkan. Oleh sebab itu, setiap negara wajib memiliki aturan yang memuat jaminan akses otoritas pajak, dan mengatur standar laporan. Termasuk Indonesia yang sudah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka mendukung AEoI.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis di atas USD 250.000. Jadi kalau ada saldo di atas USD 250.000 bisa diakses, karena kan Indonesia masuk, jadi kita harus setara dengan internasional,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (18/5).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, untuk mengatur teknis dan tata cara pelaporan, kewajiban dokumentasi, prosedur identifikasi rekening keuangan, tata cara lembaga keuangan wajib lapor atau tidak wajib lapor untuk kepentingan perjanjian internasional akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Untuk kepentingan perpajakan domestik, tata cara pelaporan rekening keuangan, pelaporan informasi, tata cara pengenaan sanksi Perppu dalam PMK juga akan diatur dalam PMK,” imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, Perppu Keterbukaan Data atau Informasi Keuangan untuk Perpajakan sudah berjalan sejak diundangkan, yakni 8 Mei 2017. Sedangkan PMK masih dalam proses penyusunan.

“Kita akan sosialisasi dan konsultasi dengan OJK dan seluruh lembaga keuangan. Rambu-rambu PMK kita akan buat sangat jelas sehingga ada keseimbangan antara power kewenangan akses informasi dan kewajiban disiplin,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad menegaskan bahwa pemerintah berjanji akan menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam PMK yang sedang disusun tersebut, tata cara serta semua prosedur terkait informasi nasabah yang dibutuhkan pajak akan diatur secara ketat. Oleh sebab itu, Muliaman tidak melihat ancaman merosotnya dana nasabah di sektor perbankan.

“Saya tidak melihat DPK akan tergerus karena data itu hanya bisa diakses untuk perpajakan, di luar perpajakan tetap rahasia. Kalau sekarang ini masih bertanya-tanya, tapi hari ini saham bank sudah kembali membaik,” tutur Muliaman.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menambahkan, BI bersama perbankan BUKU 1, 2, 3, dan 4 telah mengamati rekening-rekening nasabah di atas Rp 2 miliar dan Rp 10 miliar terkait sentifitasnya, interkoneksinya ke bank lain. Berdasarkan pengamatan tersebur, bisa dipastikan kondisinya masih terkendali.

“Kalau dikhawatirkan berdampak, ini dalam keadaan terkendali. Jadi tidak perlu menarik dana dari bank. Mau ditaruh di mana, di luar negeri pun sama menerapkan pertukaran data otomatis, jadi tidak akan berdampak terhadap likuiditas perbankan. Kalaupun ada, temporary dan kami akan intervensi,” jelasnya.

Menurut Agus, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung pertukaran data keuangan untuk perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) pada 2018.

“Kita harus mensukseskan ini karena diantara negara berkembang, tax ratio kita 11 persen yang sungguh harus diperbaiki. Sedangkan di negara lain di atas 20 persen, dan ASEAN 16 persen-19 persen, jadi ini adalah langkah konkret reformasi fiskal,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan keterbukaan akses informasi keuangan sudah didengungkan pemerintah sejak pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).

“Ini adalah level playing field dunia. Mau pindahkan dana ke mana lagi? Mau taruh di lemari? Negara lain aturannya juga sama,” tutup Darmin.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,146PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles