Sabtu, Januari 29, 2022

Menko Luhut Tegaskan Tidak Ada Skema Pinjaman di Forum BRI

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan/ www.setkab.go.id

AGolf– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan forum Prakarsa Sabuk dan Jalansutra atau Belt and Road Initiative (BRI) yang baru saja berakhir, membicarakan hal-hal yang sudah jelas walau begitu skema kerjasama yang akan dilakukan bukan pinjaman kepada pemerintah.

“Pada forum Belt and Road Forum ini saya lihat, mungkin bisa dikatakan lebih baik dari APEC. Karena mereka membicarakan hal-hal konkrit. Mereka (China) kan punya dana USD 3 triliun dan jika mereka mainkan USD 1 triliun saja itu bisa membangun perekonomian baru di berbagai negara. Walau begitu kita tetap harus hati-hati, kita tidak akan menjadikan (investasi) ini menjadi pinjaman karena kita ingin mempertahankan posisi utang kita kurang dari 30 persen dari GDP,” ujarnya melalui keterangannya di Beijing, Selasa (16/5).

Menurut Luhut, pada kerjasama ini pemerintah memfasilitasi dan memberi kemudahan kedua belah pihak untuk mewujudkan kerjasama serta memberi insentif seperti tax holiday dll.

Sebanyak 29 kepala negara/pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional dalam berkumpul membahas sinergi kebijakan, hubungan antarmasyarakat dan infrastruktur pada forum BRI yang berlangsung 14-15 Mei 2017 di Ibukota China tersebut.

“Banyak negara lain yang sudah mendapatkan dana investasi ini, mungkin masih banyak negara yang ingin mendapatkannya juga. Yang sudah dapat antara lain negara Saudi Arabia misalnya, mereka membeli sebagian Saudi Aramco, Pakistan mendapat hingga USD 62 miliar, Malaysia dapat lebih dari USD 30 miliar, Filipina juga mendapat lebih dari USD 20 miliar,” kata Luhut.

Menjawab pertanyaan apa saja yang dihasilkan dari keikutsertaan Indonesia pada forum ini, Luhut mengatakan China memberi respon yang baik pada beberapa proyek dan paket yang ditawarkan.

“Pada pertemuan bilateral kemarin telah ditawarkan beberapa proyek yang direspon dengan sangat baik, seperti proyek terintegrasi di Bitung, kemudian di Sumatera Utara yang juga merupakan proyek terintegrasi, membuka konektivitas disana, lalu ada juga proyek listrik dan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan (para menteri) untuk mempersiapkan proyek-proyek tersebut. Waktu pamit kepada Presiden Xi Jinping kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan mungkin bulan depan akan mengirim tim dari Indonesia untuk menindaklanjutinya,” jawabnya.

Ia mengatakan kerjasama yang dihasilkan diantaranya membuat produk baru sehingga diharapkan akan memberi keuntungkan bagi Indonesia, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil dari kehadiran Indonesia pada acara ini.

“Kita tunggu saja keterangan resmi dari Presiden dalam waktu dekat, jumlahnya bisa dikatakan cukup besar. Diantara kerjasama tersebut, mereka setuju dengan program produksi bahan bakar biodiesel B5, kelapa sawit,  sehingga kita harapkan nanti harga kelapa sawit bisa lebih baik, yang nantinya akan menguntungkan petani-petani kelapa sawit kita,” katanya.

Menurut Luhut, pemerintah menyadari, walaupun China bersedia menanamkan dananya di Indonesia, Indonesia adalah negara berdaulat dan tetap akan waspada terhadap isu-isu sensitif seperti isu paham komunis dan pekerja China.

“Ada yang perlu diwaspadai ya mungkin isu komunis tapi sejujurnya disini saya tidak melihat adanya bahaya komunis ini hingga bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara kita. Memang ada politbiro tapi kalau di kalangan masyarakat tidak terlalu terlihat pengaruh paham ini. Lalu ada juga isu pekerja China. Bagi kami, para pekerja kalau bisa orang Indonesia dan jika pun ada yang dari mereka, harus dilakukan alih teknologi sehingga nantinya setelah pekerjaan konstruksi selesai, jumlah mereka akan berkurang secara signifikan,” kata Luhut.

Alih teknologi adalah syarat yang diajukan Indonesia, hal ini selain untuk meningkatkan keahlian para pekerja lokal.

“Seperti yang di Morowali, mereka bahkan membuat satu politeknik untuk masyarakat sekitar. Lalu kemarin mereka juga minta untuk bisa bekerjasama dengan LEN (Lembaga Elektronik Nasional) untuk sistem sensor api (firing system), tetapi tetap dasar kerjasamanya harus alih teknologi,” jelas Luhut.

Ketika ditanya rencana Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan yang menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi, Luhut mengatakan tidak ada masalah.

“Ya kalau memang menurut kajian mereka tidak perlu dilanjutkan, silakan saja. Itu hak mereka,” jawabnya,

Menanggapi permintaan agar pemerintah segera menyampaikan data tentang reklamasi, Menko Luhut mengatakan ia masih menunggu data Bappenas.

“Data reklamasi  akan diumumkan pemerintah jika kajian Bappenas tentang reklamasi teluk Jakarta sudah selesai. Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kita minta mereka juga mendengar paparan data yang kami miiki,” jawabnya.

Sedangkan mengenai waktunya, Luhut menegaskan akan dimumumkan setelah perayaan Idul Fitri.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,146PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles