Sabtu, Januari 29, 2022

Menteri BUMN: Pengawasan Pengadaan Pesawat Kewenangan Komisaris

Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Dirut Garuda Indonesia Arif Wibowo dan Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo sebelum penerbangan ke Labuan Bajo bersama romobongan direksi BUMN-BUMN/ Twitter: @IndonesiaGaruda
Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Dirut Garuda Indonesia Arif Wibowo dan Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo sebelum penerbangan ke Labuan Bajo bersama romobongan direksi BUMN-BUMN/ Twitter: @IndonesiaGaruda

AGolf– KPK menetapkan Eks Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dan beneficial owner Cannaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo, sebagai tersangka. Keduanya tersandung kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat dari Rolls Royce P. L. C pada PT Garuda Indonesia (Persero).

Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang senilai 1,2 juta euro dan USD180.000 atau setara Rp20 miliar. Selain menerima uang, Emirsyah juga menerima sejumlah barang senilai USD2 juta tersebar di Singapura dan Indonesia.

Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan, secara umum proses pengadaan barang dan jasa perusahaan negara harus diketahui dan melibatkan pemegang saham terbesar (pemerintah).

Namun, untuk proses pengadaan pesawat Garuda Airbus A330 bermesin Rolls Royce Trent 700, Rini mengaku tidak mengetahuinya, karena Garuda Indonesia sudah menjadi perusahaan publik, maka proses pengadaan bukan lagi ke pemegang saham mayoritas. Sebagai perusahaan publik, pengawasan pengadaan pesawat Garuda menjadi kewenangan komisaris.

“Kita (pemegang saham terbesar) biasanya mengecek dan komunikasi dengan dewan komisaris secara day to day. Pengawasnya adalah dewan komisaris,” kata Rini di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/1).

Rini menekankan, sebagai perusahaan publik, mekanisme pengadaan langsung di korporasi dan dewan komisaris.

“Kalau korporasi perusahaan yang go public itu prosesnya ke dewan komisaris, kalau besar harus lewat rapat umum pemegang saham,” jelas dia.

Sekadar informasi, Komisaris Utama Garuda Indonesia kala itu dijabat oleh Bambang Susantono yang juga Wakil Menteri Perhubungan era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Sementara jabatan Menteri BUMN pada saat itu dipegang Dahlan Iskan.

Emirsyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Soetikno sebagai pemberi suap djerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,146PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles