Kamis, Desember 2, 2021

Pemerintah Akan Buka Pelatihan Vokasional Besar-Besaran

Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id
Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id

AGolf– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, fokus pemerintah tahun 2017 adalah membenahi dan mengembangkan sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasional.

Pasalnya, lanjut Darmin, sektor pendidikan dan vokasional saat ini berkaitan dengan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, serta Kementerian Tenaga Kerja.

“Maka ini pekerjaan menyamakan persepsi dan kelembagaanya,” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (10/11).

Konsepnya, lanjut Darmin, banyak yang perlu diubah. Nantinya, untuk program pendidikan vokasional ini akan lebih banyak aplikasi dari teori-teori yang sudah dirancang dalam kurikulum.

“Katakanlah SMK, kami harus lakukan perubahan dari komposisi kegiatan belajar mengajar dan komposisi kurikulum. Kalau modulnya bikin rumah, ya bikin rumah. Kalau otomatif ya otomotif,” ujar Darmin.

Nantinya, untuk setiap jenjang yang telah dilalui peserta didik vokasional, alan diberikan sertifikasi agar dengan menguasai keahlian yang bersertifikasi tersebut, peserta didik langsung bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendapatkan penghasilan dari keahliannya tersebut sambil melanjutkan pendidikan vokasional.

“Kami ingin pada tahun pertama ada keahlian diberikan sertifikat bagi yang lulus. Tidak perlu menunggu ijazah di tahun ketiga. Jadi dia bisa cari kerja atau buat pekerjaan sendiri,” imbuh Darmin.

Program pendidikan vokasional itu nantinya akan dibuka secara besar-besaran. Sebagai langkah awal, setidaknya ada beberapa bidang yang akan ditopang pendidikan vokasional antara lain kelistrikan dan juru ukur.

“Kelistrikan, kami punya 35 GW, kami tanya PLN diambil dari mana pegawainya? Jawabannya satu, PLN. Dia akan bayar 50-100 persen lebih tinggi,” ujar Darmin.

“Juru Ukur. Di perkotaan 90-an, di pedesaan 30-35 persen. Apa masalahnya? Bisnis proses membuat sertifikat itu juru ukurnya di bidang pertanahan. Kami harus mendidik juru ukur. Dan kita butuh ribuan juru ukur dalam 3 tahun. Karena target Menteri ATR 2019 selesai semua,” imbuh Darmin.

Nantinya, pendidikan vokasional ini akan melibatkan berbagai asosiasi profesi dan pengusaha agar prospek dan keberadaanya semakin diakui.

“Rosan sudah bentuk tim di Kadin bersama Pemerintah kerja sama, asosiasi juga ikut,” tutur Darmin.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles