Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id
Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id
Menko Perekonomian Darmin Nasution / www.setkab.go.id

AGolf – Pemerintah akan mencari penyelesaian dari situasi yang kurang kondusif di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan KPBPB Darmin Nasution mengungkapkan penyelesaian dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi di Batam.

“Kita cari solusi yang bisa menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor,” ungkap Darmin melalui keterangan pers ditulis, Rabu (16/11).

Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepulauan Riau Sam Budigusdian, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodiputro serta perwakilan pengusaha di Batam.

Menurut Darmin, Batam merupakan kawasan yang betul-betul dirancang untuk menjadi simbol pengembangan wilayah di Indonesia sejak 45 tahun lalu. “Batam merupakan contoh tidak hanya di Indonesia, tapi juga untuk ASEAN bahkan Asia Timur,” tegasnya.

Ads
LEADERBOARD desktop
LEADERBOARD phone

Menanggapi penolakan dari kalangan dunia usaha terkait kenaikan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) atau tarif sewa lahan, Darmin mengatakan pemerintah akan mempelajari kembali termasuk mengajak dialog beberapa pihak terkait kebijakan tersebut.

Kenaikan UWTO ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa tarif UWTO perlu penyesuaian.

“Kita akan pelajari kembali itu. Kita sepakat prinsipnya untuk investasi, tanah adalah faktor yang mestinya murah. Ini sudah berlarut-larut hingga puluhan tahun. Banyak sekali persoalan yang perlu diselesaikan,”  kata Darmin.

Untuk itu pelaksanaan tarif sewa lahan akan diberlakukan setelah kajian selesai.

Terkait tuntutan dunia usaha untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif baru sewa lahan di Batam, Darmin menyatakan akan membicarakannya bersama Menteri Keuangan.

“Kita akan selesaikan ini demi memajukan Batam. Memang tidak bisa sekaligus semuanya tapi kita akan segera selesaikan,” tambahnya.