Kamis, Desember 2, 2021

Pemerintah Klaim Utang Indonesia Masih Dalam Kategori Rendah

Menko Perekonomian Darmin Nasution/ setkab.go.id

AGolf– Jumlah utang pemerintah pada akhir Mei 2017 mencapai Rp 3.672,43 triliun per akhir Mei. Pemerintah menilai utang tersebut masih di bawah rasio 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan diklaim lebih rendah dibanding negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, utang tersebut digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan menjalankan kegiatan produktif lainnya.

“Di lihat dari rasio utang terhadap PDB, utang kita itu salah satu yang rendah di dunia. Tidak paling rendah tentunya,” ucap Darmin di Gedung DPR, Jakarta, ditulis Selasa (11/7).

Menurut Darmin, pemerintah bisa saja mempertahankan rasio utang terhadap PDB. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara agresif seperti saat ini. Itulah jalan satu-satunya supaya utang pemerintah tidak bertambah atau rasio utang naik.

“Kalau mau aman ya itu, tidak bangun banyak infrastruktur. Masalahnya itulah yang paling tertinggal di kita, yang kalau kita bangun lebih dari orang lain membangun, kita tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Karena sudah terlalu jauh kita tertinggal dalam infrastruktur,” tegas Darmin.

Darmin menilai, sepanjang pemerintah masih mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam kondisi yang normal, dan utang tersebut digunakan untuk memaksimalkan program pembangunan, maka utang tersebut masih dalam taraf wajar.

“Jadi sepanjang apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan ekspansi anggaran dan membangun infrastruktur, tidak melonjakkan rasio utang terhadap PDB terlalu besar, mestinya acceptable,” tambah Darmin.

Untuk mengurangi utang, pemerintah sedang menggenjot penerimaan perpajakan dan menarik investasi sebanyak-banyaknya dari dalam dan luar negeri. Membangun infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam investasi pembangunan infrastruktur.

“Jadi melibatkan lebih banyak swasta di infrastruktur. Ada ruang perbaikan yang dilakukan walaupun perlu perubahan paradigma. Misalnya swasta masuk ke proyek Bandara Soekarno-Hatta, tetap punya kita 100 persen, dia bisa memberikan uang, ada bagi hasil, tapi alangkah susahnya meyakinkan yang mengurusi infrastruktur yang menangani ini,” jelasnya.

Darmin menegaskan, sampai saat ini pemerintah masih berusaha melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyek pembangunan agar rasio utang tetap bisa dijaga dalam batas normal.

“Jangan terlalu dianggap begini terus. Kita bisa mempengaruhi makin banyak keterlibatan dana swasta dalam pembangunan infrastruktur walaupun tidak otomatis dengan cepat,” tutup Darmin.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles