Kamis, Desember 2, 2021

Presiden Harap Peringkat Layak Investasi Berdampak ke Sektor Riil

Presiden Joko Widodo saat penyerahan PKH dan KIP di Ambon/ twitter:@KSPgoid

AGolf– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar rating layak investasi atau investment grade yang telah diberikan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, Fitch Rating, dan Standard & Poor’s (S&P) tidak hanya dinikmati oleh investor portofolio dan saham tetapi juga berefek positif terhadap sektor riil untuk menumbuhkan perekonomian.

“Karena kepercayaan ini, memperlihatkan kemampuan kita dalam mengelola ekonomi, baik mengelola fiskal kita, mengelola moneter kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong efek positif dari investment grade ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip laman Setkab, Selasa (30/5).

Untuk itu, Jokowi mendorong kementerian-kementerian yang berkaitan agar sektor riil juga ikut bergerak. Jokowi menengarai, masih ada ganjalan untuk masuknya arus uang, modal, dan investasi ke Indonesia. Ganjalan tersebut harus segera diperbaiki.

Jokowi menyebut beberapa ganjalan yakni di bidang penyederhanaan perizinan. Ia minta Menko Perekonomian Darmin Nasution, agar melihat lebih rinci agar perizinan-perizinan yang menghambat bisa disederhanakan, sehingga arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu oleh rumitnya perizinan.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan, agar penyederhanaan perizinan terutama di tingkat Kementerian, agar tidak mudah mengeluarkan peraturan-peraturan menteri (Permen). Apabila kondisi memaksa untuk mengeluarkan Permen, Jokowi meminta agar rencana tersebut dibicarakan terlebih dahulu dalam Rapat Terbatas.

Jokowi melihat masih banyak Kementerian-kementerian yang mengeluarkan permen, untuk kemudian jajaran di bawahnya pun mengeluarkan aturan yang justru memperumit proses perizinan.

Kemudian yang berkaitan  dengan larangan-larangan terbatas, terutama di Kementerian Perdagangan, Presiden Jokowi meminta agar ditinjau lagi apakah masih diperlukan larangan-larangan terbatas atau apakah langsung masuk pergantian dari kuota ke tarif.

“Ini akan lebih memudahkan controlling-nya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan dari negara,” tutur Jokowi.

Ganjalan lain yang disoroti Jokowi adalah soal stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, Jokowi meminta Menko Polhukam Wiranto agar semakin gencar menyampaikan kepada masyarakat bahwa stabilitas politik dan keamanan di Indonesia ini sangat baik.

Menurut Jokowi, penjelasan mengenai kondisi keamanan nasional sangat penting karena publik, terutama masyarakat internasional sedang menyoroti Indonesia.

“Saya kira diterangkan secara simpel bahwa setiap tahun negara kita mempunyai perhelatan pilkada, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, yang ini mau tidak mau pasti sedikit menghangatkan situasi politik kita,” terang Jokowi.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles