Presiden Joko Widodo / Instagram: @Jokowi
Presiden Joko Widodo / Instagra: @Jokowi
Presiden Joko Widodo / Instagra: @Jokowi

 

AGolf– Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan optimismenya terhadap perekonomian Indonesia ke depan. Hal ini disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (22/11).

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Jokowi melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibandingkan negara lain, masih pada posisi sangat baik. Selain itu, indikator perekonomian lain, seperti inflasi dan defisit transaksi berjalan, berada pada tingkat yang terkendali.

“Meski demikian, masih terdapat tantangan perekonomian, baik dari eksternal maupun domestik. Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan,” kata Jokowi.

Ads
LEADERBOARD desktop
LEADERBOARD phone

Lebih lanjut Jokowi memaparkan mengenai tiga hal yang perlu dibenahi dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Pertama, pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Kedua, inefisiensi birokrasi. Ketiga, ketertinggalan infrastruktur.

Program-program deregulasi pemerintah, lanjut Jokowi, dilakukan untuk menjawab tantangan dalam ketiga aspek tersebut. Apabila hal tersebut dapat diselesaikan, Indonesia akan memiliki sebuah fondasi yang kuat untuk tinggal landas menuju level yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, menekankan tiga potensi yang perlu dioptimalkan Indonesia, untuk mendorong resiliensi atau daya tahan perekonomian nasional.

Aspek pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah. Kedua, sumber pembiayaan ekonomi yang besar. Ketiga, perkembangan teknologi digital yang pesat dan mendukung kegiatan ekonomi. Seluruh potensi tersebut akan dapat memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang sudah lebih dulu dikelola dan telah dijadikan prioritas.

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 mengambil tema ā€œMengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensiā€. Pertemuan dihadiri pula oleh pimpinan lembaga negara, menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan DPR-RI, para gubernur kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.

“Bank Indonesia memandang bahwa kepercayaan pelaku ekonomi terhadap pemerintah akan terbangun lebih kuat apabila pihak-pihak terkait terus menjaga kedisiplinan dalam mengelola kebijakan fiskal dan moneter serta terus menjaga konsistensi kebijakan reformasi struktural,” kata Agus.

Dari sisi sumber pembiayaan, program pengampunan pajak menjadi momentum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjadi modal penting untuk memperluas ruang fiskal secara sehat. Sementara perkembangan ekonomi digital yang pesat dan sehat sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi digital yang lebih merata, seperti pada aktivitas e-commerce dan financial technology.

Saat ini, perekonomian Indonesia masih banyak menghadapi tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Masalah struktural pada perekonomian global, yang penyelesaiannya memerlukan waktu, perlu diantisipasi. Resiliensi ekonomi domestik pun harus semakin dioptimalkan.

Untuk itu, Agus menegaskan pentingnya tiga fungsi dasar kebijakan publik, yaitu fungsi stabilisasi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, fungsi alokasi untuk menjamin penggunaan berbagai sumber daya sesuai prioritas dan efisien, dan fungsi distribusi untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, prinsip sinergi menjadi salah satu hal yang perlu dipedomani. Kebijakan yang dikeluarkan harus harmonis dan terintegrasi antar pemangku kebijakan, baik di pusat maupun daerah.

Mengingat hal tersebut, lanjut Agus, Bank Indonesia senantiasa berusaha mengoptimalkan bauran kebijakan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, yang selanjutnya akan menopang fungsi alokasi dan fungsi distribusi.

Sebagaimana tradisi Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, dalam kesempatan tersebut Bank Indonesia memaparkan arah kebijakan yang akan ditempuh ke depan. Dari sisi moneter, Bank Indonesia secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat.

Di tahun 2017, BI akan memperkenalkan Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging, guna memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank. Optimalisasi SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap juga akan dilakukan untuk menggantikan SBI. Bank Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dan melakukan percepatan pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada tahun 2017 akan diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas cakupan pengawasan (surveillance) makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan. Dalam kerangka Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Bank Indonesia akan segera menyempurnakan perangkat protokol manajemen krisis dan ketentuan yang terkait dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort.

“Bank Indonesia juga terus mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah,” imbuh Agus.

Di bidang sistem pembayaran, BI memiliki beberapa strategi untuk memperkuat kelembagaan dan infrastruktur sistem keuangan domestik, untuk mendukung inisiasi program yang telah berjalan sebelumnya. Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan adalah Bank Indonesia Fintech Office yang dilengkapi fungsi regulatory sandbox, National Standard of Indonesian Chip Card Specification (NSICCS), serta National Payment Gateway.

Selain itu, BI juga terus mendorong inklusi keuangan, antara lain dengan mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), serta mendukung penggunaan nontunai elektronik dalam program dan layanan Pemerintah.

Dalam paparannya, Agus juga menyampaikan prospek ekonomi Indonesia di tahun 2017, yang diperkirakan masih kondusif. Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan berada pada rentang 5,0-5,4 persen, terutama ditopang permintaan domestik. Inflasi akan berada pada kisaran targetnya, yaitu 4,0 plus minus 1 persen, dengan pertumbuhan kredit dalam kisaran 10-12 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kisaran 9-11 persen. Adapun defisit transaksi berjalan diperkirakan sedikit meningkat, namun tetap pada level yang sehat di bawah 3 persen dari PDB.

Dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena ditopang struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas. Dengan landasan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada periode 2018-2021 diperkirakan berada pada lintasan yang meningkat hingga mencapai kisaran 5,9-6,3 persen pada 2021, ditopang oleh inflasi yang rendah dan terkendali serta defisit transaksi berjalan yang berada pada lintasan menurun di bawah 3 persen.