Kamis, Desember 2, 2021

RAPBN 2018 Dinilai Moderat, Tapi Perlu Kerja Ekstra

AGolf– Pemerintah sudah merilis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dalam RAPBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.878,4 triliun, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 triliun. Sedangkan belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun.

Direktur Eksekutif Centre of Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prasrowo mengapresiasi RAPBN 2018 yang disusun lebih hati-hati (prudent), dengan target moderat meski tetap optimistis, dan kredibel. Ia menilai hal ini menjadi pertanda baik bagi kendali pengelolaan perekonomian nasional, khususnya kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan sehat.

Semenjak anjloknya harga komoditas, Prastowo melihat, perekonomian Indonesia terus mengalami perlambatan hingga tumbuh di bawah 5 persen di tahun 2015. Di tengah pencarian titik keseimbangan baru dalam perekonomian global maupun dinamika politik di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat pada tahun 2016 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Sementara, pada APBNP 2017 pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

“Jika melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II tahun 2017 yang mengalami stagnasi di 5,01 persen, akan sulit bagi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhannya. Dalam RAPBN 2018 pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4 persen. Tentunya, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut pemerintah harus berkerja lebih keras. Pertimbangan ini atas dasar kinerja pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan dampak keekonomian dari pembangunan infrastruktur yang baru dirasakan secara signifikan setelah 2019,” ujar Prastowo, Rabu (23/8).

Target penerimaan pajak dalam RAPBN 2018, Prastowo menilai cukup realistis dan moderat, meski tetap menunjukkan optimisme yang cukup tinggi. Terlebih, jika dibandingkan dengan target pajak APBNP 2017 yang hanya dinaikkan sekitar 9 persen. Diketahui bahwa target penerimaan pajak dalam RAPBN 2018 dinaikkan sebesar 21 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2017 yang dilakukan oleh CITA.

“Berdasarkan proyeksi kami, penerimaan pajak pada 2017 berkisar Rp1.094,88 triliun – Rp1.169,86 triliun atau 85,3 persen sampai 91,14 persen dari target penerimaan pemerintah,” tutur Prastowo.

Proyeksi ini, menurutnya didasari oleh kinerja penerimaan per Juli 2017 yang meskipun menunjukkan kenaikan, akan tetapi belum memuaskan. Pada periode tersebut kinerja penerimaan pajak year on year mencapai 12,47 persen. Namun, kinerja tersebut sudah termasuk penerimaan dari program amnesti pajak (Periode III Januari-Maret 2017). Jika penerimaaan dari amnesti pajak dikecualikan, maka kinerja penerimaan pajak hanya sebesar 8,49 persen atau Rp578,6 triliun.

“Sementara, kinerja 2017 akan diuji lagi pada September 2017 terlebih apabila dibandingkan dengan tahun lalu (September 2016) yang melonjak tajam dari tambahan penerimaan amnesti pajak yang cukup signifikan,” imbuh Prastowo.

Lebih lanjut, Prastowo memaparkan, untuk PPh Non-Migas, penerimaan PPh Non-Migas dalam target RAPBN 2018 adalah yang paling berat untuk dicapai. Target penerimaan PPh Non-Migas meningkat 29,39 persen atau sebesar Rp816,99 triliun dibandingkan proyeksi realisasi penerimaan PPh Non-Migas tahun 2017.

“Di tahun 2017 sendiri, kami memproyeksikan penerimaan PPh Non-Migas hanya mencapai Rp631,4 triliun atau 85,07 persen dari target,” ujar Prastowo.

Proyeksi ini didasari kinerja penerimaan PPh Non-Migas tahun 2017 yang lebih rendah dari tiga tahun sebelumnya. Per-Juli 2017, kinerja PPh Non-Migas hanya sebesar 7,62 persen (yoy) yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata kinerja tiga tahun terakir yaitu 15,15 persen. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya tindak lanjut data amnesti pajak yang masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Sebaliknya, Prastowo menilai target peneriman PPN lebih realistis dibandingkan target penerimaan PPh Non-Migas, yaitu sebesar Rp535,3 triliun pada RAPBN 2018. Dibandingkan dengan proyeksi realisasi penerimaan PPN 2017, target penerimaan PPN dalam RAPBN 2018 meningkat 13,7 persen.

“Di tahun 2017, kami memproyeksikan realisasi penerimaan PPN mencapai angka Rp470 triliun. Hal ini didasari peningkatan kinerja penerimaan PPN per-Juli 2017 yang meningkat 11,13 persen (yoy). Dengan performa ini target PPN 2018 diperkirakan akan tercapai,” ungkap Prastowo.

Untuk penerimaan lainnya, yakni cukai dan PNBP, target pemerintah dalam RAPBN 2018 juga dinilai cukup realisitis. Terkait target penerimaan Cukai dalam RAPBN 2018 atau hanya meningkat 3,73 persen dari realisasi proyeksi 2017 sebesar Rp149,81 triliun. Terlihat sudah bahwa Pemerintah mempertimbangkan kondisi IHT (Industri Hasil Tembakau) yang kontribusi Cukainya tertekan sejak 2014 atas penurunan produksi rokok. Diketahui bahwa selama ini penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendominasi penerimaan cukai yakni mencapai 95 persen.

Sedangkan, penerimaan PNBP terlihat menunjukan peningkatan kinerja per Juni 2017, kinerja penerimaan PNBP mencapai 30,3 persen. Dengan kinerja tersebut, penerimaan PNBP diperkirakan mencapai Rp341,97 triliun atau melewati target APBNP 2017 sebesar Rp260,2 triliun.

Untuk belanja negara, target belanja negara dalam RAPBN 2018 meningkat berkisar 6,35 persen sampai 14,48 persen dari proyeksi realisasi 2017. “Menurut kami target ini masih terlalu optimistis. Jika dibandingkan dengan realisasi 2017, realisasi belanja negara per Juni baru mencapai pertumbuhan 3,23 persen (yoy). Dengan angka tersebut, kami memproyeksikan skenario pesimis realisasi belanja negara mencapai 91,45 persen dari target atau tumbuh 14,48 persen dibandingkan RAPBN 2018.”

Sedangkan untuk skenario moderat CITA memproyeksikan kenaikan anggaran belanja akan meningkat sebesar 10,34 persen dan skenario optimis kami memproyeksikan kenaikan anggaran belanja hanya 6,35 persen. Target realisasi belanja dalam RAPBN 2018 cukup berat untuk dicapai sehingga pemerintah perlu mendorong realokasi/pergeseran pos belanja menjadi lebih produktif.

Sementara itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2018 ditetapkan sebesar Rp325,93 triliun. Target ini turun sebesar Rp22,56 triliun dari target defisit anggaran APBNP 2017 yaitu 2,67 persen dari PDB 2017 atau Rp348,49 triliun. Jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2017, target defisit anggaran turun Rp71,47 triliun dan Rp146,45 triliun. Menekan angka defisit anggaran ini pada akhirnya akan menciptakan dilema.

Jika pemerintah mengerem realiasi belanja demi mengurangi defisit, maka berpotensi terjadi pelamahan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan yang pada akhirnya tidak mampu mengurangi defisit anggaran. Dengan demikian, sebelumnya pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran anggaran telah dialokasikan dengan tepat. Utang masih terbuka sebagai opsi dengan syarat dialokasikan untuk sektor produktif dan disesuaikan dengan kemampuan membayar. Salah satu ruang yang bisa digunakan untuk menekan beban utang adalah memanfaatkan rating yang membaik untuk menurunkan yield (imbal hasil).

Komitmen pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia wajib didukung. Namun, bagaimana pembangunan perekonomian dilakukan dengan anggaran yang kredibel dan memberikan kepastian fiskal, perlu terus dikawal.

Untuk itu pemerintah didorong melakukan optimalisasi penerimaan negara dengan beberapa cara, yakni:

(i) segera menuntaskan revisi UU Perpajakan agar terbangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
(ii) mengefektifkan akses fiskus ke perbankan dan institusi keuangan lainnya berdasarkan Perppu No 1/2017;
(iii) implementasi IT-based Tax Administration secara menyeluruh, termasuk penerapan Compliance Risk Management;
(iv) mengefektifkan kerja sama internasional, baik multilateral instrument (MLI) maupun AEoI;
(v) simplifikasi prosedur perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, penyelesaian pemeriksaan, dan sengketa perpajakan;
(vi) meningkatkan pengawasan di lapangan dalam rangka ekstensifikasi perpajakan dengan indikator capaian yang terukur agar tercipta keadilan dan partisipasi yang maksimal;
(vii) meningkatkan reformasi kepabeanan dan perijinan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif;
(viii) ekstensifikasi Barang Kena Cukai yang nyata-nyata menciptakan eksternalitas negatif demi melindungi kepentingan masyarakat, termasuk meninjau struktur tarif cukai yang ada agar menjamin kepastian dan kompetisi yang sehat.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,042PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles