Juru Ukur Tanah sangat dibutuhkan
Juru Ukur Tanah sangat dibutuhkan
Juru Ukur Tanah sangat dibutuhkan

AGolf– Untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses kredit perbankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 mendatang.

“Biasanya hanya satu juta, satu juta. 2017 berapa Pak Menteri? 5 juta. 2018? 7 juta sertifikat. 2019? 9 juta? Betul? Naiknya 2 juta, 2 juta,” kata Jokowi, dikutip dari laman Setkab, Senin (21/11).

Jokowi meyakini, pemberian sertifikat kepada masyarakat itu nanti akan memudahkan masyarakat untuk akses ke perbankan dan sistem keuangan. “Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan melonjak 75 persen (indeks keuangan inklusif, red) tadi akan bisa kita capai tahun 2017,” ujarnya.

Guna mendukung pencapaian target pensertifikat tanah itu, Jokowi memberikan kemudahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk merekrut juru ukur.

Ads
LEADERBOARD desktop
LEADERBOARD phone

“Juru ukur tidak usah dari birokrasi tidak apa-apa. Silakan cari dari luar, berikan sertifikasi yang jelas untuk kompetensinya, untuk ngukur-ngukur itu. Karena problemnya ada di sini, problemnya ada di juru ukur,” ungkap Presiden.

Menurut Jokowi, sudah bertahun-tahun pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu berbulan-bulan karena kurangnya juru ukur. Sehingga ia memerintahkan tidak harus dari birokrasi karena membutuhkan waktu yang lama.

“Ada uji kompetensi, berikan sertifikat bisa jadi juru ukur. Itu nanti akan melompatkan jumlah sertifikat yang diberikan pada masyarakat,” tutur Jokowi.

Jokowi meyakini langkah merekrut juru ukur itu akan menampakkan hasil tahun depan, karena sebenarnya jumlah juru ukur yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak.

“Totalnya berapa? 10 ribu ya? 10 ribu, sama juru data. Sudahlah, kalau kita harus lewat penerimaan PNS, lewat sudah kelamaan-kelamaan, kelamaan sudah. Stop yang seperti seperti itu. Enggak bisa dari luar, didik sebentar, jadi, sudah langsung ke lapangan,” kata Jokowi.

Diakui Jokowi, ini sebuah pekerjaan yang besar bagi pemerintah karena meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Tanpa ini sulit. Kita akan lakukan itu,” ujarnya.

Ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, Presiden meyakini hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik.

“Ini jelas. Beda kalau nyimpen di rumah, nyimpen di bawah kasur, nyimpen di lemari sama di perbankan akan berbeda. Mereka bisa lebih hemat, mereka lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan,” tutur Jokowi.