Wednesday, September 26, 2018

Deregulasi

AGolf- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 5 Maret 2018 lalu telah mencabut 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan. Dari jumlah tersebut, 32 regulasi dan 60 sertifikasi/rekomendasi/perizinan berasal dari subsektor Mineral dan Batubara (Minerba). "Untuk subsektor Minerba, regulasi yang dicabut itu kita ada 32 Peraturan Menteri (Permen). Untuk isu-isunya, kurang lebih 60 isu. Ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan...
AGolf- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan penataan puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih dan sudah tidak relevan lagi. Sejauh ini, sebanyak 90 regulasi dan 96 sertifikasi/rekomendasi/perizinan di sektor ESDM dicabut. Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi...
AGolf- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi. Sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi),...
AGolf- Pemerintah terus mendorong pengembangan investasi di berbagai sektor, termasuk sektor energi dan pertambangan. Namun, beberapa regulasi dinilai masih menjadi faktor penghambat. Oleh sebab itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi. Sebanyak 32 regulasi sektor ESDM dicabut, tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi...
AGolf- Pemerintah kembali mendiskusikan persoalan peraturan tata niaga yang memunculkan ketentuan larangan terbatas (Lartas) impor dan ekspor. Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja 2) melaporkan, pihaknya telah mengidentifikasi Peraturan Menteri yang diterbitkan bukan dalam rangka Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan menimbulkan lartas. “Persoalan Lartas ini perlu kita bahas dengan lebih cermat dan tepat. Sehingga tidak menimbulkan kesan...
AGolf- Pemerintah masih menghadapi masalah adanya kecenderungan kementerian/lembaga yang ingin terlalu mengatur tata niaga perdagangan. Kalangan pelaku usaha pun mengeluhkan banyaknya ketentuan tata niaga yang menimbulkan ketidakpastian usaha dan mendistrosi kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap industri, investasi, ekspor, dan inflasi. “Pada tahun pertama deregulasi, peraturan tata niaga itu menurun. Namun tahun 2016, dia naik lagi bahkan lebih tinggi dari...